Penguasa Pemilu AS: Tidak ada Informasi Suara yang Hilang atau Diubah
PEJABAT senior federal dan pejabat pemilu negara bagian AS, pada Kamis (12/11), mengutarakan tidak ada bukti suara habis atau diubah atau sistem pengumpulan suara rusak dalam pemilihan pemimpin.
Para-para pejabat, yang bertanggung jawab tempat keamanan pemilu di seluruh daerah, menolak klaim yang dibuat sebab Presiden AS Donald Trump serta Partai Republik bahwa kecurangan dan kehilangan surat suara menyebabkan keruntuhan Trump dari kandidat Demokrat Joe Biden dalam pemilihan pekan morat-marit.
“Pemilu 3 November adalah yang memutar aman dalam sejarah Amerika, ” kata mereka dalam sebuah pemberitahuan.
“Tidak ada bukti bahwa sistem pemungutan suara menghapus atau menghilangkan pandangan, mengubah suara, atau dikompromikan dengan cara apapun, ” imbuhnya.
“Meskipun ana tahu ada banyak klaim serta peluang yang tidak berdasar pada informasi yang salah tentang cara pemilu kami, kami dapat pastikan pada Anda bahwa kami sangat percaya pada keamanan dan perilaku pemilu kami, dan Anda juga harus demikian, ” tutur mereka.
Baca juga: Georgia Hitung Ulang Surat Suara Pilpres GANDAR Secara Manual
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Koordinasi Pemerintah untuk Infrastruktur Pemilu AS, yang ialah kelompok publik-swasta di bawah institusi keamanan pemilu federal utama, Awak Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA).
Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh kepala Aliansi Nasional Direktur Pemilihan Umum Negara Bagian dan Asosiasi Nasional Penulis Negara Bagian serta Ketua Tip Bantuan Pemilu AS.
Itu terjadi kurang jam setelah Trump me-retweet klaim tak berdasar bahwa pembuat logistik pemilu ‘menghapus’ 2, 7 juta suara untuknya di seluruh jati dan mengalihkan ratusan ribu pandangan darinya ke Biden di Pennsylvania dan negara bagian lainnya.
Itu merupakan yang terbaru dari serangkaian penjelasan palsu yang diajukan Trump serta Partai Republik untuk menolak hasil Biden.
Perusahaan, Dominion Voting Systems & Pennsylvania Department of States dengan tegas membantah klaim Trump. (AFP/OL-5)
