Investasi Ambon New Port Rp5 Triliun, Pemerintah Libatkan Swasta
PEMERINTAH akan mengembangkan Zona Pusat Perikanan Terpadu Ambon New Port di Maluku. Menteri Perhubungan Budi Susunan Sumadi mengatakan investasinya mau mencapai Rp5 triliun memakai skema kerja sama negeri dengan badan usaha (KPBU).
“Pemerintah akan mulai tercampak tanah 200 hektare serta mempersiapkan infrastruktur dasar. Setelah itu pemerintah akan melangsungkan lelang KPBU yang investasinya kurang lebih Rp5 triliun, tahap awal untuk Rp1, 3 triliun, ” sekapur Budi Karya seusai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/3).
Menteri Perhubungan membaca, kawasan itu ke depannya akan dapat dikembangkan hingga mencapai 900 hektare. Bagian swasta melalui skema KPBU, ditawarkan untik melakukan penanggalan lahan untuk 700 hektare.
Dia juga mengungkapkan pembangunan Ambon New Port ditargetkan akan dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun. Di masa transisi nantinya pula akan diupayakan untuk memaksimalkan fungsi pelabuhan yang telah ada saat ini.
“Kita ingin me-restructure cara-cara penghitungan penangkapan ikan sehingga untuk dua tahun ini kita bisa memfungsikan dua pangkalan yang ada di Ambon. Pertama adalah Pelabuhan Yos Sudarso yang kedua Pelabuhan Perikanan Nusantara yang selalu belum optimal, ” ujarnya.
Menteri Budi juga mengungkapkan Presiden memerintahkan jajaran terpaut untuk bersinergi mempersiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi secara industri perikanan ini.
Menhub menyampaikan kawasan Indonesia timur termasuk Maluku memiliki potensi besar sebagai lumbung ikan nasional. Namun, potensi itu belum dioptimalkan karena belum terintegrasinya pelabuhan dengan wilayah industri.
Budi mengatakan di dalam rapat terbatas Menteri Bahari dan Perikanan menyampaikan banyak yang bisa diefektifkan biar fungsi-fungsi penangkapan ikan pada kawasan bisa secara kekar.
“Dari situ kita tahu bahwa untuk menjadikan kepala sentra lumbung ikan nasional, tidak cukup pelabuhan-pelabuhan dengan ada yang dikembangkan ataupun digunakan, tetapi kita memerlukan satu pelabuhan di mana pelabuhan itu terintegrasi bergabung dengan kawasan industri, ” pungkasnya. (OL-8)
