Dasar UMKM Masa Depan

WUJUD pelaku usaha di Indonesia tidak jauh berbeda secara negara-negara maju di dunia, yakni berkisar 98% mematok 99% dari pelaku ekonominya adalah usaha kecil serta menengah–bukan korporasi. Selisihnya, justru terletak pada terbatasnya akses para pelaku UKM pada Indonesia terhadap lahan, pembiayaan, dan pasar hingga melahirkan lapisan pelaku usaha menyesatkan bawah yang disebut jalan mikro.

Mari lihat petunjuk 10 tahun terakhir, sekitar 63 juta dari mutlak 64 juta pelaku UMKM di Indonesia adalah usaha mikro. Usaha mikro umumnya bergerak belum dalam ukuran ekonomi, tergantung sepenuhnya secara pendapatan harian, belum mempunyai perencanaan dan pembukuan. Selain itu, sangat dinamis dari sisi produk dan tempat usaha, belum terdata & memiliki nomor pokok tetap pajak, belum mendapatkan akses pembiayaan perbankan ( unbankable ), serta sangat rentan dengan mutasi lingkungan.

Ekonom senior Faisal Basri (2009) dalam bukunya,   Catatan Utama Dekade Krisis: Transformasi, Urusan Struktural, dan Harapan Ekonomi Indonesia , menyebut kesibukan usaha semacam ini bertambah sebagai  survival economy . Karena sifatnya genting, maka keberadaannya juga haruslah sementara.

Itulah sebabnya, tiap-tiap pemerintahan pascareformasi selalu meluluskan prioritas penguatan UMKM dengan cara mengurangi usaha mikro dan memperbesar usaha mungil dan menengah. Namun, ancangan sektoral dan ‘belas-kasih’ pada saat itu belum banyak membawa perubahan terhadap postur UMKM nasional hingga masa ini; 99% usaha mikro dan hanya kurang daripada 1%-nya usaha kecil dan menengah.

Tantangan

Saya melihat, akses kepada lahan sebagai hambatan pertama dan paling utama bagi usaha mikro untuk naik kelas. Mengapa? Karena pada sinilah pangkal soal ketimpangan hulu-hilir di kepulauan Indonesia berawal. Carter (2000) di dalam kertas kerjanya,   Land Ownership Inequality and The Income Distribution Consequences of Economic Growth , menyebut meningkatnya ketimpangan dalam distribusi lahan dan laba yang diperolehnya menentukan kemahiran keluarga petani untuk berinvestasi dalam pengembangan SDM (terutama melalui pendidikan), meningkatkan hasil pertanian, atau mencari jalan ekonomi baru.

Berdasarkan Inspeksi Pertanian Antarsensus 2018, sebesar 24, 7 juta dari 27, 6 juta besar keluarga usaha pertanian (dalam arti luas, termasuk perikanan, perkebunan, dan peternakan) membandingkan lahan kurang dari dua hektare. Bahkan, 16 juta di antaranya mengelola invalid dari 0, 5 hektare saja, atau disebut petani guram.

Penguasaan lahan dengan sempit dan diperparah dengan pengelolaan secara perorangan telah membuat kegiatan usaha mikro di sektor pertanian menjadi sangat tidak efisien: garib dalam rantai produksi serta lemah dalam rantai perniagaan. Tantangan lain ialah akses terhadap pembiayaan.

Rasio rekognisi perbankan untuk UMKM–sesuai Susunan Bank Indonesia No 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit, atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis pada Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah–hanya sebesar 20%. Jauh di lembah negara Thailand yang sudah 30%, Tiongkok 60%, atau bahkan Korea Selatan pada 81%.

Plafon kredit untuk UMKM juga masih tersedia dalam ‘paket hemat’. Fasilitas program Kredit Usaha Anak buah, misalnya, maksimum pinjaman cuma Rp500 juta. Padahal, Vietnam kepada UKM yang terkurasi telah memberikan fasilitas pengaruh hingga US$1, 4 juta atau sekitar Rp19 miliar untuk jangka waktu tujuh tahun (ADB, 2020).

Pembiayaan selama ini juga benar terfokus ke usaha mikro. Dari lebih Rp247 triliun alokasi program kredit negeri di 2020 untuk UMKM–sebut saja: KUR, MEKAAR, ULaMM, UMi, Bank Wakaf Mikro–sebanyak 67%-nya terserap kepada karakter usaha mikro dan 33% kepada usaha kecil. Lulus, bagaimana dengan usaha menengah? Serasa lebih dekat dengan kredit komersial pada umumnya. Walhasil, usaha mikro seolah tidak terpacu untuk terangkat kelas menjadi usaha kecil. Berlaku hal yang pas, dari usaha kecil ke usaha menengah.

Yang terakhir ialah akses terhadap rekan. Tantangan akses pasar ini telah terjadi berpuluh-puluh tarikh. Bahkan, seolah telah menyatu ke dalam keseharian para-para pelaku hingga luput untuk diantisipasi dan diselesaikan. Pada saat musim cabai & bawang, misalnya, petani justru kesulitan menjual hasil panen dengan harga menguntungkan. Iklim yang sama berlaku kepada suku nelayan. Setelah nelayan ke darat, persoalannya justru merembet mencari para pembeli ikan dengan harga baik. Padahal, relasi pasar dan nelayan selama ini telah sah hukum: semakin lama ikan terjual, semakin tinggi ongkos produksinya. Sialnya lagi, semakin rendah pula harga berniaga ikan sejalan dengan menurunnya kualitas tangkapan nelayan.

Fondasi

Dalam tata ekonomi kita, kuatnya ekonomi nasional sangat ditentukan sebab kuatnya ekonomi UMKM. Iklim ini tidak hanya resmi di pasar dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri. Maka, menaikkan bagian UMKM pastilah bukan pekerjaan mudah. Terlebih populasinya dengan teramat besar. Tiga kebijaksanaan yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo dapat diletakkan sebagai peluang sekaligus pokok (hulu-hilir) UMKM masa depan. Pertama, perluasan akses karakter usaha mikro terhadap tanah Perhutanan Sosial maupun Desa Objek Reforma Agraria.

Saat ini, seluas 4, 4 juta hektare dari total 12, 7 juta hektare lahan Perhutanan Sosial sudah diberikan akses pengelolaannya pada pelaku usaha mikro pada sekitar hutan (baca: petani dan nelayan) untuk era waktu 35 tahun ke depan dan dapat diperpanjang. Adapun TORA sudah diberikan seluas 2, 7 juta hektare. Kebijakan ini dengan sendirinya akan mengoreksi ketimpangan penguasaan lahan, meski tak serta-merta langsung dapat mengangkat perekonomian pelaku Usaha Mikro. Untuk itu, ada asas kedua, yakni akses kepada pembiayaan.

Presiden Jokowi, saat memimpin rapat dengan topik Peningkatan Porsi Kredit Perbankan untuk Usaha Mikro dan Kecil (5/4), menyampaikan titah agar kementerian dan institusi terkait segera menyesuaikan bagian pembiayaan perbankan untuk UMKM dari 20% menjadi lebih dari 30% di 2024. Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan, yang tadinya sampai Rp50 juta, dinaikkan menjelma Rp100 juta. Plafon kreditnya juga dinaikkan hingga Rp20 miliar. Jika benar-benar dijalankan, kebijakan ini akan menelungkupkan kesempatan bagi jutaan karakter UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Fondasi terakhir berupa kecendekiaan afirmasi pasar untuk UMKM. Melalui UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan alokasi 40% dari belanja setiap tahunnya untuk menyerap produk-produk UMKM dari seluruh penjuru negeri (Pasal 97). Dengan ancangan ini, produk UMKM Nusantara berpotensi merajai tiap sudut pengadaan barang dan uluran tangan pemerintah.

Tidak saja luring, pasar daring juga dioptimalkan untuk UMKM bertahan dalam tengah dan pascapandemi covid-19. Sejak diluncurkan pada 14 Mei 2020 lalu, kampanye Bangga Beli Produk UMKM Indonesia telah mengantarkan sebesar 4, 2 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital.

Begitu pun Rekan Digital UMKM (PaDi), had awal April 2021, inisatif kolaboratif Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM ini telah menyerap produk UMKM dengan transaksi menyentuh Rp12, 57 triliun. Era depan adalah hari itu. Maka, ketiga fondasi tadi harus dirawat dan dirayakan hari ini agar mengutarakan UMKM Indonesia unggul dan berdaya saing di kala depan.