Ekonomi
PENGACARA PT Pertamina Harry Ardian menyampaikan pihaknya masih dalam proses hukum urusan dugaan mafia tanah dalam lahan yang dikuasai PT Pertamina di Jalan Pemuda, Jakarta Timur.
“Pertamina mendapatkan penguasaan hak atas negeri di Jalan Pemuda itu sejak 1973 dengan iktikad baik serta melalui metode formal
dan berlaku pada saat itu. Di atas tanah tersebut Pertamina telah mendirikan beberapa gedung yang merupakan aset Pertamina, ” katanya di Jakarta, kemarin.
Walaupun belakangan salinan kepemilikan yang ada miring kepada kepemilikan Cut Markam, lanjut Harry, faktanya bagian yang dimenangkan pengadilan teliti adalah Solihin, Ali Sopyan, dan figur lainnya dengan patut diduga menggunakan dokumendokumen palsu.
Akibatnya, uang Pertamina Rp244 miliar di rekening BRI dieksekusi pengadilan. Padahal, objek perkara sengketa desa, tapi yang dieksekusi ialah uang Pertamina. Atas sangkaan pidana itu, pihaknya mengadukan Solihin cs ke Polda Metro Jaya.
“Ibu Dirut Pertamina (Nicke Widyawati) pula bertekad akan mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak Pertamina datang kapan pun, ” katanya.
Harry pun berharap iktikad baik ini didukung sebab profesionalisme dan idealisme Polri dengan segera meningkatkan kehormatan laporan polisi No LP/5904/X/YAN. 2. 5/2020/SPKT PMJ tertanggal 2 Oktober 2020 sebab penyelidikan menjadi proses pemeriksaan.
Pada laporan yang dibuat oleh pengacara PT Pertamina lainnya, Bagus Haryo Harianto, PT Pertamina melaporkan Solihin, Ali Sopyan, dan orangorang yang mengaku ahli waris A Supandi lainnya mengabaikan tindak pidana surat buatan dan memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik.
Bukti dan petunjuk terpaut dugaan pamalsuan surat negeri, rekayasa tapak tangan surat pengaruh, serta pemalsuan identitas sebab terlapor telah kita sampaikan kepada penyidik. Termasuk kehadiran saksi Endit Kuncahyono, pengaruh dari pihak Markam.
“Penyidik tentu punya kewenangan buat mengembangkan dan menindak pelaku serta pihak-pihak lain dengan terlibat. Bahkan bila ada oknum Pertamina yang terlibat, silakan ditindak, ” ujar Harry.
Ia pun berniat, tekad Kapolda Metro Hebat Irjen Fadil Imran yang tidak mau negara kecundang bisa menjadi acuan jajarannya. “Tentunya polisi punya penumpil kerja yang profesional serta ilmiah dalam mengusut karakter yang diduga bagian dari mafia tanah. termasuk secara pemeriksaan forensik, riwayat negeri, hingga meminta keterangan BPN sebagai lembaga yang mengurusi pertanahan, ” katanya.
Orang dalam
Sementara itu, anggota Upah VI dari Fraksi Kelompok Gerindra Andre Rosiade membakar PT Pertamina agar menjatuhkan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk menyelidiki dugaan keterlibatan oknum yang bekerja pas dengan mafia tanah. Hal itu dilakukan agar kerugian Pertamina yang disebabkan sebab mafia tanah dapat diusut hingga tuntas.
“Selain mengabulkan tindakan hukum, saya memerosokkan direksi menurunkan tim SPI untuk melakukan pemeriksaan privat guna meneliti apakah tersedia keterlibatan orang dalam terpaut kerugian yang ditimbulkan oleh mafia tanah, ” ungkapnya.
PT Pertamina sendiri sekitar ini telah melaporkan empat orang ke Polda Metro atas dugaan pemalsuan salinan. Akibat adanya pemalsuan
dokumen tersebut, Pertamina kehilangan uang senilai Rp244 miliar.
“Kami mendukung langkah Pertamina untuk pastikan jangan tersedia kerugian. Pertamina harus bangun haknya. Jangan ada kecelakaan yang diderita oleh Pertamina, ” lanjut Andre.
Menurut Andre, langkah Pertamina mendatangkan kasus mafia tanah ke lembaga hukum merupakan kelakuan yang tepat. Pada masa sidang berikutnya, dikatakan Andre, Komisi VI juga hendak memanggil pihak Pertamina ke DPR untuk dimintai penjelasan.
“Kami akan panggil Pertamina dan ada agendanya kita akan tanyakan kerugian itu, ” tegasnya. (Ars/Uta/S2-25)
